Dorong Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik Lembaga Bekasi, 29 Februari – 2 Maret 2024 – Bawaslu RI menyelenggarakan Rapat Penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia dan Persiapan EPSS 2024 di Harris Hotel & Convention Bekasi.Penguatan Regulasi Internal Kegiatan ini membahas langkah-langkah penyusunan regulasi Satu Data Indonesia di lingkungan Bawaslu sekaligus strategi persiapan menghadapi EPSS 2024. Peserta rapat mendiskusikan rumusan regulasi, finalisasi Peraturan Bawaslu tentang Satu Data, serta tindak lanjut pembinaan statistik.Harapan Peningkatan IPS Bawaslu Rapat menghasilkan rekomendasi agar Bawaslu segera menuntaskan regulasi terkait penyelenggaraan SDI, memperkuat kompilasi data pelanggaran pemilu, serta melakukan evaluasi rutin pada setiap domain statistik. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Bawaslu sehingga mendukung reformasi birokrasi.

Pastikan Indeks Kerawanan Pemilu Masuk dalam Data Prioritas Nasional Jakarta, 5 Desember 2023 – Staf Pusdatin Bawaslu RI mengikuti Forum Pemutakhiran Data Prioritas Tahun 2023 yang berlangsung di Menara Danareksa, Jakarta Pusat.Finalisasi Data Prioritas Forum ini bertujuan menyepakati pemutakhiran data prioritas yang belum terkonfirmasi hingga 29 November 2023, sekaligus menyelesaikan redundansi data. Bawaslu menegaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Indeks Kerawanan Pilkada 2020, dan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 menjadi bagian dari Data Prioritas Bawaslu yang dikukuhkan dalam forum ini.Konsolidasi dengan Walidata K/L Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas selaku pembina, untuk memastikan konsistensi indikator dalam pembangunan nasional. Dengan langkah ini, data strategis Bawaslu dapat memberikan kontribusi signifikan pada penguatan demokrasi.

Dukung Pemanfaatan Data Berkualitas untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Jakarta, 4 Desember 2023 – Kepala dan Staf Pusdatin Bawaslu RI menghadiri Diseminasi Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap 1 yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta oleh Badan Pusat Statistik (BPS).Hasil EPSS dan Predikat IPS Bawaslu Acara ini dirangkai dengan penganugerahan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023 serta peluncuran wajah baru website BPS. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2023, Bawaslu memperoleh nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,00 dengan predikat “Cukup”. Hasil evaluasi ini disertai rekomendasi perbaikan yang disampaikan langsung oleh Plt. Kepala BPS.Website BPS Lebih Ramah Pengguna Selain itu, BPS juga memperkenalkan website barunya yang lebih interaktif, ramah difabel, dan memanfaatkan teknologi elasticsearch untuk pencarian cepat serta format data terbuka (.xlsx, .csv, .json). Inovasi ini memperkuat prinsip interoperabilitas dan diharapkan menjadi referensi bagi Bawaslu dalam pengembangan portal data sektoral.

Perkuat Tata Kelola Data Menuju Portal Terintegrasi dan Berkualitas Bandung, 9–11 November 2023 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RImenyelenggarakan Rapat Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka persiapan penyusunan Data Prioritas Tahun 2024 di Hotel Grand Tjokro Premiere, Bandung.Fokus pada Penerapan Prinsip SDI Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pemenuhan prinsip SDI, meliputi standar data, metadata baku, interoperabilitas, dan kode referensi. BPS sebagai pembina statistik menegaskan bahwa penerapan standar data menjadi syarat penting sejak perencanaan, pengumpulan, hingga penyajian data.Penguatan Portal Data Bawaslu Dalam rapat ini, mengemuka sejumlah rekomendasi penting, di antaranya perlunya pengembangan portal open data Bawaslu agar lebih berkualitas dan terintegrasi, penyusunan metadata melalui aplikasi INDAH BPS, serta keterlibatan aktif unit-unit kerja Bawaslu dalam menentukan produk data yang akan dipublikasikan. Hasil rapat menegaskan komitmen Bawaslu untuk menjadikan data prioritas sebagai instrumen pendukung kebijakan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi Atasi Kendala Pasca Penetapan Data Prioritas Jakarta, 27 Agustus 2024 – Walidata Bawaslu RI menghadiri Workshop Pemutakhiran Data Prioritas 2024 yang diselenggarakan di The Westin Jakarta oleh Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas.Bahas Solusi Penguatan Data Prioritas Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappenas, Koordinator Bidang Data, serta Manajer Perencanaan Analisis dan Pemanfaatan Data Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Bawaslu diwakili oleh Sahat Erwin Gemayel Siagian, Cindy Angelista Deltika, dan Indra Syaputra. Pembahasan difokuskan pada problematika pasca penetapan data prioritas yang belum mencakup seluruh indikator pembangunan nasional dan belum menjadi prioritas pengumpulan data.Langkah Strategis Bappenas Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disepakati tiga strategi utama, yaitu gotong royong pemutakhiran data, kurasi dan perbaikan pengumpulan data, serta pendampingan pemenuhan standar data dan metadata. Walidata Bawaslu juga dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi teknis lanjutan pada 10 September 2024 secara daring bersama Pembina Data dan Direktorat Sektor Bappenas.

Bogor, 16–17 Juli 2024 – Bawaslu RI menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Arch Hotel Bogor.Kolaborasi Multi Lembaga Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Sekretariat Kabinet, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Hukum dan HAM, serta pejabat struktural dan fungsional Bawaslu. Diskusi dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu, dengan fokus pada penyempurnaan rancangan peraturan yang semula berjumlah 8 BAB dan 30 pasal menjadi 8 BAB dan 28 pasal.Catatan Perbaikan Regulasi Kementerian Hukum dan HAM memberikan catatan penting, di antaranya perlunya pengaturan lebih rinci terkait pihak yang terlibat dalam forum satu data, ruang lingkup kegiatan koordinasi, serta waktu pelaksanaan. Catatan ini akan dilengkapi oleh Pusat Data dan Informasi Bawaslu sebagai pemrakarsa, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Bawaslu.

Tindak Lanjut Rangkaian Penilaian Mandiri Statistik Sektoral Jakarta, 8 Mei 2024 – Staf Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu RI menghadiri kegiatan Evaluasi Awal dan Progres Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 yang digelar di Novotel Jakarta Mangga Dua Square.Forum Mitigasi Kendala Penilaian Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk meninjau progres awal pelaksanaan EPSS. Sejak April 2024, setiap instansi telah memulai entry meeting dan dilanjutkan dengan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI). Evaluasi awal ini dirancang untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi cepat, agar penilaian dapat diselesaikan sesuai jadwal.Komitmen Tepati Tenggat Waktu Bawaslu memastikan seluruh tahapan penilaian mandiri akan selesai sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini diharapkan mendorong tercapainya hasil penilaian yang optimal, sekaligus memperkuat komitmen Bawaslu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral.

Mendukung Peningkatan Kualitas Data Menuju Satu Data Indonesia Jakarta, 29 Januari 2024 – Mengawali tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melalui Tim Walidata menghadiri kegiatan Kick Off Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) di ASTON Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta.Upaya Tingkatkan Kualitas Statistik Sektoral Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembinaan yang dilakukan BPS untuk meningkatkan kualitas statistik sektoral di seluruh Kementerian/Lembaga, sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Pembinaan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024, dengan target minimal predikat “Baik” (nilai 2,6) sebagaimana tercantum dalam PermenPANRB No. 3 Tahun 2023. Direktorat Sistem Informasi Statistik BPS ditunjuk sebagai pembina resmi Bawaslu. Pembinaan meliputi evaluasi terhadap pemenuhan prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan keterkaitan dengan statistik nasional.Bawaslu Siap Wujudkan Data Berkualitas Sebagai bentuk komitmen, Bawaslu telah menyerahkan formulir narahubung Kementerian/Lembaga kepada BPS dan siap mengikuti pembinaan lanjutan yang dijadwalkan pada 31 Januari 2024. Langkah ini diharapkan memperkuat kualitas pengelolaan data di lingkungan Bawaslu, sekaligus mendukung kebijakan nasional satu data yang terintegrasi dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat koordinasi pengawasan pemilu dan stabilitas politik nasional, diperlukan integrasi data dan informasi antara Bawaslu dan Kemenko Polhukam melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Tujuan koneksi API ke SPLP Kementerian untuk mewujudkan pertukaran data yang aman, cepat, dan terstandardisasi antara Bawaslu dan Kemenko Polhukam guna mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengawasan pemilu dan penanganan potensi kerawanan politik.

Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (21) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan penyusunan regulasi di seluruh Kementerian/Lembaga dalam bentuk instrumen Peraturan, berupa Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Pusat.Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan upaya Bawaslu untuk memiliki regulasi terkait tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Bawaslu perlu menetapkan Peraturan Lembaga tentang Penyelenggaraan Satu Data di lingkup Bawaslu.